Pelaksanaan UN 2013 Pembodohan Yang Melanggar Putusan
MA
Disusun : Ashwin Pulungan
Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemedikbud) tanpa memiliki etika ketata-negaraan, masih saja melanjutkan UN
pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 walaupun sudah ada putusan yang kuat
dari MA untuk melarang pelaksanaan UN di seluruh Imdonesia. Dalam hal ini,
pemerintah melaksanakan program untuk umum dibidang pendidikan dengan cara
melanggar keputusan dari lembaga resmi dan syah secara hukum yaitu MA (Mahkamah
Agung).
Dana APBN dan dana lainnya yang dikeluarkan untuk UN pada tahun 2009 ±Rp. 572 Milyar, tahun 2010 ±Rp. 590 Milyar, tahun 2011 ±Rp.600 Milyar dan tahun 2012 ± Rp.600 Milyar. Belum lagi dana-dana lainnya setelah berkas UN sampai didaerah. Pasar gelap jawaban soal UN juga sangat riuh-meriah sehingga mendatangkan pendapatan haram bagi para oknum dari kalangan pendidikan juga. Dalam pelaksanaan UN yang konyol untuk 14-16 April 2014 kembali Pemerintah cq. Kementerian Pendidikan tidak mematuhi putusan MA dan akan berapa lagi dana APBN yang akan terkuras dengan hasil yang akan merusak sendi-sendi pendidikan nasional. Kita tidak mengerti era kepemimpinan SBY seolah tidak memiliki empati kepada semua pendapat dari masyarakat tentang UN ini.
Dana APBN dan dana lainnya yang dikeluarkan untuk UN pada tahun 2009 ±Rp. 572 Milyar, tahun 2010 ±Rp. 590 Milyar, tahun 2011 ±Rp.600 Milyar dan tahun 2012 ± Rp.600 Milyar. Belum lagi dana-dana lainnya setelah berkas UN sampai didaerah. Pasar gelap jawaban soal UN juga sangat riuh-meriah sehingga mendatangkan pendapatan haram bagi para oknum dari kalangan pendidikan juga. Dalam pelaksanaan UN yang konyol untuk 14-16 April 2014 kembali Pemerintah cq. Kementerian Pendidikan tidak mematuhi putusan MA dan akan berapa lagi dana APBN yang akan terkuras dengan hasil yang akan merusak sendi-sendi pendidikan nasional. Kita tidak mengerti era kepemimpinan SBY seolah tidak memiliki empati kepada semua pendapat dari masyarakat tentang UN ini.
